Share  

Era baru dokumentasi transfer pricing

Oleh : I Wayan Agus Eka
( Program Master Degree in Public Finance, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan )
Jumat, 24 Maret 2017
 16:31 WIB
Era baru dokumentasi transfer pricing

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (PMK Transfer Pricing Documentation/ TP Doc) menandai era baru dokumentasi transfer pricing di Indonesia. Meskipun dokumentasi transfer pricing telah dikenal jauh sebelum beleid ini terbit, namun PMK TP Doc ini membawa beberapa perubahan substansial dan signifikan.

Secara umum, isi PMK TP Doc mengadopsi BEPS Action Plan 13 meskipun terdapat perbedaan pada beberapa hal. PMK TP Doc mengadopsi konsep three-tiered structure dengan memperkenalkan tiga jenis dokumentasi transfer pricing, yaitu master file (MF), local file (LF) dan country-by-country reporting (CbCR). Hal signifikan lainnya dalam PMK TP Doc yang diadopsi dari BEPS Action Plan 13 antara lain threshold CbCR, konsep ex-ante, detil isi dari masing-masing MF, LF dan CbCR serta timing pelaporan.

Sementara itu, ada beberapa substansi lain dalam PMK TP Doc yang dalam BEPS Action Plan 13 tidak diatur eksplisit atau diserahkan ke masing-masing yurisdiksi antara lain mengenai nilai threshold MF dan LF serta kertas kerja CbCR.

Sampai dengan tulisan ini dibuat tercatat baru 21 negara di dunia yang mengadopsi konsep three-tiered structure secara keseluruhan dan Indonesia termasuk di dalamnya. Bahkan di Asia, hanya ada lima negara yang telah menerbitkan aturan tentang MF, LF dan CbCR yaitu China, Indonesia, Jepang, Pakistan dan Korea Selatan. Sementara di antara negara ASEAN lainnya, tercatat hanya Singapura dan Malaysia yang baru mengeluarkan legislasi mengenai CbCR tanpa MF dan LF.

1 2 3 Next
Terpopuler