Share  

Menghargai nyawa

Oleh : Barratut Taqiyyah Rafie
Rabu, 13 September 2017
16:29 WIB
Menghargai nyawa

All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person. Kata-kata ini diambil dari Perjanjian Internasional tentang hak Sipil dan Politik yang dikeluarkan tahun 1966.  

Perjanjian ini mengingatkan saya atas kejadian tragis yang dialami Tiara Debora Simanjorang, seorang bayi yang masih berusia empat bulan. Debora dinyatakan meninggal dunia saat dirawat di RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Dugaan sementara, Debora meninggal dunia akibat kelalaian pihak rumah sakit. Cerita singkatnya, bayi Debora tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan karena orang tuanya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar administrasi.

Kejadian ini mengundang reaksi keras masyarakat. Kalau sudah terjadi hal tragis seperti ini, siapa yang disalahkan? Sudah pasti pihak rumah sakit tak bisa mengelak. Saya sangat setuju jika pemerintah menerapkan sanksi tegas kepada rumah sakit yang menolak mengobati pasien karena biaya. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sempat menyoroti kasus ini dan mengatakan rumahsakit yang melanggar undang-undang bisa dijatuhi hukuman, yang disesuaikan dengan UU nomor 44 tahun 2006.

Kendati demikian, pemerintah juga memiliki andil besar dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Ada baiknya, pemerintah mewajibkan seluruh rumahsakit menjadi mitra BPJS Kesehatan. Ini menjadi penting karena saat kondisi darurat, seseorang akan memilih rumahsakit terdekat di mana saja.  

Selain itu, program BPJS Kesehatan yang dicanangkan pemerintah bukan tanpa masalah. Sejak diluncurkan sejak tahun 2014, program ini tak pernah sekalipun mencetak surplus. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, defisit anggaran pada semester I-2017 sekitar Rp 5,8 triliun. Adapun defisit anggaran pengeluaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 41,5 triliun. Sedangkan penerimaan iuran pada periode yang sama baru mencapai Rp 35,6 triliun.

Kalau terus-terusan defisit, tentu ada yang salah dengan pengelolaan program BPJS Kesehatan. Memang sempat ada wacana, pemerintah akan kembali menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan. Tapi menurut saya, itu bukanlah solusi mujarab untuk menyembuhkan miss match BPJS Kesehatan. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada. Jangan sampai, ungkapan 'orang susah tak boleh sakit' menjadi hal yang lumrah terdengar. Sungguh miris.             

Terpopuler